GRABlog, JAKARTA - Labilnya perekonomian Indonesia saat ini, tak dipungkiri terkait dengan kinerja pemerintahan, terutama para menteri bidang ekonomi di Kabinet Kerja yang kurang maksimal. Makanya, tak heran bila menteri di sektor ini menjadi sorotan untuk di-reshuffle.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, bila memang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin merombak kabinetnya, sebaiknya didasarkan pada keadaan sosial-ekonomi masyarakat yang kian sulit, bukan karena kepentingan elite yang ingin mendapatkan posisi tertentu.
"Soal urusan pergantian (reshuffle), itu hak prerogatif Presiden. Tapi bila manareshuffle dilakukan demi rakyat akan memudahkan Presiden dan semua partai untuk berpikir jernih. Ini bukan demi kepentingan elite tapi demi masyarakat," ujarnya kepada wartawan, di Jakarta.
Aktivis yang pernah dipenjara saat demo kenaikan BBM di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, mengingatkan Presiden Jokowi jika me-reshuffle para "pembantunya", harus bisa mengkaji kompetensinya.
Sehingga orang yang dipilih merupakan sosok yang tepat dan bisa mengemban tugas dengan baik dan mampu menuntaskan persoalan bangsa Indonesia.
"Paling tidak saatnya Presiden Jokowi membuktikan janji-janji kampanye saat Pemilu lalu. Karena hingga saat ini belum ada yang terealisasikan dengan baik, seperti jatuhnya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan lainnya," tutur Ferry.
Ferry menambahkan, jika reshuffle dilakukan atas dasar rakyat, maka tidak ada lagi kaitan dengan Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Presiden Jokowi harus mampu bersikap bijaksana karena jika tidak situasi sulit seperti era 1998 bakal terulang kembali.
"Saya tadi berbicara dengan Pak Hary Tanoesoedibjo (Ketua Umum Partai Perindo) tentang keadaan ekonomi kita dan kekhawatiran gejolak sosial pasca-lebaran ini, berupa PHK massal dari berbagai sektor kegiatan usaha akan banyak terjadi," pungkas pria yang bergelar Doktor Bidang Sosiologi ini.
Source: Okezone
